Headlines News :

Pos Belajar Al-Qur'an dan As-Sunnah

banner

Latest Post

Implementation Error Komisi Informasi

Written By Perkumpulan Mata Umat on Jumat, 09 Januari 2015 | Jumat, Januari 09, 2015

Sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka untuk menjamin dan melindungi hak warga negara atas akses informasi publik dan untuk mewujudkan tata kelola badan publik yang transparan dan akuntabel, saat ini Komisi Informasi mengalami beberapa keadaan disfungsi atau implementation error antara lain :
  1. Komisi Informasi tidak memiliki kemandirian dalam hal menentukan anggaran kelembagaannya. Dalam hal ini, alokasi anggaran Komisi Informasi Pusat berada dan melekat pada anggaran salah satu Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk Komisi Informasi Provinsi berada dan melekat pada salah satu Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi (ada juga yang anggarannya tidak melekat di Satuan Kerja Provisni, tetapi bersumber dari dana hibah APBD Provinsi), dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota keadaannya sama dengan Komisi Informasi Provinsi.
  2. Secara praktik, baik samar maupun nyata, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Informasi Pusat berada dalam pengaruh dan campur tangan Pemerintah Pusat (Kementerian Komunikasi dan Informatika). Sedangkan Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berada dalam pengaruh dan kendali Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota.
  3. Ketidakmandirian Komisi Informasi secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, menjadi tidak independen dan tidak profesional. Yang antara lain ditunjukkan dengan banyaknya kasus penanganan penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang berlangsung dengan menyalahi standar pelayanan dan melanggar aturan UU KIP. Khususnya apabila terkait dengan sengketa informasi publik yang pihak Termohonnya adalah badan publik yang menjadi induk semang Komisi Informasi Pusat yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Publik yang menjadi induk semang Komisi Informasi Provinsi yaitu Pemerintah Provinsi, dan Badan Publik yang menjadi induk semang Komisi Informasi Kabupaten/Kota yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota.
  4. Komisi Informasi juga mengalami disfungi dalam penegakan hukum keterbukaan informasi publik. Yaitu, dari yang semula berkedudukan sebagai lembaga penyelesai sengketa informasi publik, kemudian berubah menjadi lembaga Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi tidak menjadi proses akhir dari penanganan kasus sengketa informasi publik. Tetapi, menjadi proses tahap pertama dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Dimana Komisi Informasi tidak menjalankan fungsi penegakan hukum untuk mengakhiri sengketa informasi publik, melainkan menangani kasus sengketa informasi publik dengan proses penanganan yang bersifat mengadili layaknya badan peradilan. Karena putusan Komisi Informasi dapat diajukan banding oleh Badan Publik kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dan juga dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, apabila pihak Badan Publik tidak menerima putusan Pengadilan yang memenangkan pihak Warga Negara Pemohon/Pengguna Informasi Publik.
  5. Dengan adanya mekanisme banding yang memberi hak gugat kepada Badan Publik, maka fungsi Komisi Informasi sebagai lembaga penyelesai sengketa informasi publik menjadi hilang dan berubah menjadi Lembaga Pengadilan Tingkat Pertama, yang putusannya harus dianggap benar sampai ada putusan di atasnya yang membatalkan (berupa putusan PTUN atau putusan PN atau Putusan Kasasi MA).
  6. Kedudukan Komisi Informasi yang berubah menjadi Lembaga Pengadilan Tingkat Pertama sangat menyalahi dan bertentangan dengan segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, sekaligus menyalahi serta bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik itu sendiri. Karena jika putusan Komisi Informasi harus dianggap benar sampai ada putusan di atasnya yang membatalkan, maka putusan Komisi Informasi harus mencantumkan irrah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam diktum Putusannya. Dan Majelis Komisioner Komisi Informasi yang menyidangkan sengketa harus menggunakan pakaian Toga, yang menyimbolkan dirinya sebagai Wakil Tuhan yang melaksanakan tugas mengadili manusia di dunia. Padahal, tujuan dibentuknya Komisi Informasi adalah untuk menjalankan tugas menyelesaikan sengketa informasi publik. Bukan untuk mengadili.
  7. Implementation error Komisi Informasi yang semula berkedudukan sebagai lembaga penyelesai sengketa dan kemudian berubah menjadi lembaga pengadilan tingkat pertama, mengakibatkan warga negara Pengguna/Pemohon Informasi Publik yang semata-mata menggunakan haknya untuk mengakses informasi publik dan tidak melakukan sesuatu apapun yang merugikan Badan Publik, tiba-tiba dapat berubah status hukum menjadi seorang Tergugat di Pengadilan dan dapat dihukum untuk membayar biaya perkara apabila Pengadilan memenangkan pihak Badan Publik.
  8. Implementation Error lainnya yang terjadi di tubuh Komisi Informasi adalah dalam penentuan periodesasi kepemimpinan Ketua/Wakil Ketua Komisi Informasi. Lazimnya yang berlaku di lembaga Komisi Negara lainnya, penentuan masa tugas Ketua/Wakil Ketua Komisi adalah mengikuti periodesasi keanggotaan Komisi. Namun, di Komisi Informasi hal itu dirubah menjadi 2 (dua) kali pergantian (kocok ulang) dalam periodesasi keanggotaan Komisi Informasi yang 4 (empat) tahun. Implementation eror ini cukup berdampak merugikan publik. Karena beberapa Komisi Informasi yang mengalami kasus gontok-gontokan dan kubu-kubuan diantara sesama anggota Komisi Informasi saat dilakukannya kocok ulang untuk memperebutkan kursi Ketua/Wakil Ketua Komisi Informasi, kinerjanya menjadi terganggu dan pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik banyak yang terbengkalai tak terurus.
  9. Yang tak kalah merugikan publik akibat adanya implementation error Komisi Informasi adalah ketidaksterilan Komisioner Komisi Informasi dalam kedudukannya sebagai pemutus sengketa/pengadil perkara. Dalam hal ini, Komisioner Komisi Informasi tidak dilarang untuk melakukan interaksi langsung dengan pihak Badan Publik yang pada saat bersamaan menjadi pihak Termohon Sengketa. Interaksi langsung yang terjadi dalam bentuk hubungan konsultatif dan/atau menjadikan Komisioner Komisi Informasi sebagai Narasumber kegiatan sosialisasi/bimtek terkait keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik, secara langsung menempatkan posisi Komisioner Komisi Informasi pada situasi conflict of interest. Maka, sangat banyak dan tak terhitung jumlahnya kasus-kasus sengketa informasi publik yang ditangani dengan proses dan hasil akhir yang sangat merugikan warga negara Pengguna/Pemohon Informasi, karena Komisioner Komisi Informasi yang tidak steril dari benturan kepentingan itu berkongkalingkong dengan pihak Badan Publik untuk mengalahkan atau menggugurkan hak Pemohon/Pengguna Informasi Publik.
  10. Dan yang paling celaka dari implementation error Komisi Informasi adalah, tertutupnya akses publik untuk mempersoalkan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Informasi. Dalam hal ini, laporan ataupun pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi dapat dengan begitu saja diabaikan tanpa ada sanksi apapun. Komisioner Komisi Informasi yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik sulit untuk diproses dan dikenai sanksi, karena prosedur dan tata cara penanganan kasus kode etik Komisi Informasi sangat bersifat subyektif sesuai selera dan kepentingan Komisioner itu sendiri. Dalam hal ini, laporan/pengaduan masyarakat akan diproses melalui rapat pleno Komisi Informasi, dan rapat pleno dapat memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat. Tidak ada ketentuan yang menegaskan berapa lama batasan waktu laporan/pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti, dan tidak ada kriteria yang menentukan apakah suatu laporan/pengaduan wajib ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Dengan demikian, jika para Komisioner Komisi Informasi tidak menghendaki suatu laporan/pengaduan untuk ditindaklanjuti, maka laproan/pengaduan tersebut dapat didiamkan saja tanpa penanganan tindak lanjut sama sekali. Dan tidak ada sanksi apapun atas tindakan pembiaran tersebut.
Patut diduga bahwa implementation Error Komisi Informasi terjadi By Design dengan modus pelemahan kelembagaan dan pelemahan personil. Yang tentunya hal itu disutradarai oleh pihak yang tidak menginginkan Komisi Informasi tumbuh menjadi lembaga yang kuat dan profesional. Karena jika Komisi Informasi menjadi lembaga yang kuat dan profesional, maka Komisi Informasi dapat menjadi ancaman kedua setelah KPK yang cukup menyeramkan bagi sebagian kalangan elit kekuasaan di negeri ini, yang kadung mencintai dan tidak bisa melepaskan diri dari budaya mencuri (korupsi).

Mengenal (Lembaga) Komisi Informasi

 Definisi : Komisi Informasi adalah lembaga negara yang bersifat mandiri yang berfungsi untuk melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaanya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaiakan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi.
(pasal 23 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
Penjelasan :
  1. Yang dimaksud dengan bersifat mandiri adalah bebas dari pengaruh dan/atau campur tangan pihak lain didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini, sebagai lembaga negara yang mandiri, Komisi Informasi berhak dan berwenang untuk menentukan sendiri anggaran dan tata kelola kelembagaannya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Yang dimaksud dengan melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah Komisi Informasi berkewajiban untuk menggunakan mandat dan kewenangannya agar tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat tercapai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU KIP. Yaitu, agar hak setiap warga negara atas akses informasi publik dapat betul-betul dijamin dan dilindungi, agar tumbuh peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan tata kelola badan publik yang baik (transparan dan akuntabel), agar setiap Badan Publik  dapat membuka akses yang seluas-luasnya dan memberi ruang keterlibatan aktif publik dalam setiap proses kebijakan publik di Badan Publik, agar ilmu pengetahuan dan kecerdasan kehidupan bangsa dapat tumbuh dan berkembang dengan adanya keterbukaan informasi publik, dan agar hal-hal yang ditentukan/diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terkait dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi publik dapat direlisasikan.
  3. Yang dimaksud dengan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik adalah Komisi Informasi berfungsi sebagai regulator yang menerbitkan aturan tentang Standar Pelayanan Informasi Publik yang wajib dilaksanakan oleh setiap badan publik. Dalam hal ini, standar layanan mengatur hal-hal terkait kewajiban badan publik untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang sebaik-baiknya guna memenuhi hak setiap warga negara atas akses informasi publik.
  4. Yang dimaksud dengan Menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi adalah Komisi Informasi berfungsi sebagai lembaga penegak hukum di bidang Hukum Keterbukaan Informasi Publik. Namun fungsi penegakan hukum oleh Komisi Informasi tidak sama dengan lembaga Pengadilan. Kalau Pengadilan melakukan fungsi penegakan hukum dengan sifat mengadili. Maka, Komisi Informasi melakukan fungsi penegakan hukum dengan sifat menyelesaikan sengketa (bukan mengadili). Sehingga, sifat penegakan hukum sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi dilakukan dengan dua pendekatan dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa. Yaitu, pendekatan melaui mediasi (perundingan) sebagai sarana penyelesaian sengketa secara sukarela. Dan melalui Ajudikasi (persidangan), dimana kesimpulan penyelesaian sengketa diputuskan oleh Komisi Informasi, apabila para pihak yang bersengketa tidak bersedia atau tidak mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa secara sukarela (perdamaian).
  5. Penyelesaian sengketa informasi publik terhadap Badan Publik tingkat nasional ditangani oleh Komisi Informasi Pusat. Untuk Badan Publik tingkat Provinsi oleh Komisi Informasi Provinsi, dan Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
  6. Hasil akhir penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi bersifat final dan mengikat.
  7. Badan Publik wajib memenuhi dan melaksanakan apa yang menjadi kesimpulan penyelesaian sengketa informasi publik yang ditangani oleh Komisi Informasi.

Apa Itu Sengketa Informasi Publik?

Written By Perkumpulan Mata Umat on Rabu, 07 Januari 2015 | Rabu, Januari 07, 2015

Definisi :
Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pengguna Informasi Publik, yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

Sengketa Informasi Publik terjadi karena :
  1. Badan Publik menolak memberikan informasi publik kepada Pemohon Informasi.
  2. Badan Publik tidak menyediakan dan tidak mengumumkan informasi publik yang termasuk kategori informasi publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala melalui situs resmi badan publik dan papan pengumuman di kantor Badan Publik bagi Badan Publik Negara dan hanya di papan pengumuman di kantor Badan Publik bagi Badan Publik selain Badan Publik Negara (Organisasi Non Pemerintah).
  3. Badan Publik tidak menanggapi permintaan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
  4. Badan Publik tidak memenuhi permintaan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
  5. Badan Publik tidak memberikan informasi publik sesuai permintaan atau informasi diberikan tidak lengkap.
  6. Badan Publik mengenakan biaya tidak wajar (kemahalan) atas pemberian salinan informasi.
  7. Badan Publik memberikan informasi publik melebihi batas waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
((Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) 

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan sengketa adalah : perselisihan hukum antara dua pihak tentang sesuatu hal yang proses penyelesaiannya dapat dilakukan melalui prosedur hukum atau lembaga penegak hukum maupun dengan cara musyawarah kekeluargaan (Restoratif Justice).

Sengketa informasi publik terjadi karena adanya tindakan pihak Badan Publik yang tidak memenuhi kewajiban pelayanan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menimbulkan ketidakpuasan atau keberatan dari Pengguna Informasi Publik.

Sengketa informasi publik dapat diselesaikan secara musyawarah langsung antara pihak Badan Publik dengan Pihak Pengguna Informasi Publik tanpa melalui prosedur hukum atau tidak melalui lembaga penegak hukum (pasal 35 ayat 2 UU KIP).

Sengketa informasi publik yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah secara langsung antara Badan Publik dengan Pengguna Informasi Publik dapat diselesaikan melalui Komisi Informasi dan Pengadilan.

Sengketa informasi publik di Komisi Informasi dilakukan dengan cara Mediasi yang difasilitasi oleh Mediator dari Komisi Informasi, dengan hasil akhir berupa Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi, yang amar putusannya memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan isi kesepakatan Mediasi.

Apabila Mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian atau mengalami kegagalan atau salah satu pihak tidak bersedia melakukan Mediasi atau salah satu pihak menyatakan mengundurkan diri dari proses Mediasi, maka proses penyelesaian sengketa informasi publik akan diproses melalui prosedur sidang ajudikasi non litigasi, dengan hasil akhir berupa Putusan Ajudikasi Komisi Informasi. Amar putusan Ajudikasi berisi perintah kepada Badan Publik untuk membuka atau tidak membuka akses informasi publik kepada Pengguna Informasi dan/atau perintah untuk memberikan atau tidak memberikan informasi publik kepada Pemohon Informasi.

Konsekuensi hukum yang dapat ditimbukan dari Putusan Mediasi Komisi Informasi adalah bersifat Perdata. Apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji (wanprestasi) atau tidak memenuhi isi kesepakatan mediasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan dari Putusan Ajudikasi Komisi Informasi dapat bersifat pidana apabila Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), perintah amar putusannya tidak dilaksanakan secara sempurna menurut hukum oleh Badan Publik Termohon dan mengakibatkan kerugian material kepada pihak Pemohon/Pengguna Informasi Publik.

Tindak pidana keterbukaan informasi publik bersifat delik aduan dan diproses melalui peradilan umum (pasal 57 UU KIP). Pihak yang berhak menuntut atau melaporkan ke pihak Kepolisian adalah pihak yang merasa dirugikan atau mengalami kerugian yang bersifat materiil (kerugian harta benda) atas tidak dilaksanakannya Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap (pasal 52 UU KIP) atau pihak yang merasa dirugikan atas tindakan seseorang atau tindakan pejabat badan publik yang mengeluarkan atau menerbitkan informasi publik tidak benar dan/atau menyesatkan (pasal 55 UU KIP).

Sengketa informasi publik di Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Negeri) adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik tahap lanjutan (mekanisme banding) apabila hasil penyelesaian sengketa di Komisi Informasi berupa Putusan Ajudikasi Komisi Informasi tidak memuaskan atau tidak diterima oleh salah satu pihak yang bersengketa (pihak Pemohon atau Termohon/Badan Publik).

Apabila hasil penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Putusan Pengadilan Negeri tidak memuaskan atau tidak diterima oleh salah satu pihak yang bersengketa, dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dan putusan Kasasi Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

Terhadap putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dapat dilakukan eksekusi putusan melalui Penetapan Pengadilan. Prosedurnya adalah, pihak Pemohon Informasi mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Ketua PTUN atau Ketua Pengadilan Negeri di tempat domisili Badan Publik Termohon.

Sengketa informasi publik yang terkait dengan tindakan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Badan Publik yang tidak memenuhi standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat dilaporkan kepada Ombudsman RI dalam hal terdapat dugaan pelanggaran maladministrasi pelayanan publik.

Sengketa informasi publik yang terkait dengan tindakan PPID yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) dapat diadukan ke Pejabat Pembina Kepegawaian di Badan Publik bersangkutan dan/atau kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sengketa informasi publik yang terkait dengan tindakan PPID yang berstatus Anggota Polri atau Anggota TNI dapat diadukan kepada Propam/Provost dan/atau Satuan Kerja/Fungsi di lingkungan Polri/TNI yang membidangi fungsi pengawasan/penegakan disiplin/kode etik anggota Polri/TNI dalam hal terdapat dugaan pelanggaran disiplin/kode etik Anggota Polri/TNI.

Apa Itu Informasi Publik dan Badan Publik?


Informasi adalah : keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan. Baik berupa data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar atau dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Informasi Publik adalah : informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik berkaitan dengan penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah : lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh anggaran kegiatannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh anggaran kegiatannya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau bantuan luar negeri.

(Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Penjelasan :
Contoh Informasi Publik yang dihasilkan oleh Badan Publik antara lain : Peraturan, Keputusan, Surat, Memorandum, Disposisi, Laporan, Perintah Atasan kepada Bawahan secara lisan yang terkait dengan tugas dan jabatannya, Pernyataan (statement) Pejabat Publik di muka umum, dan dokumen tertulis lainnya maupun dalam format rekaman audio/visual yang dihasilkan oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Contoh Informasi Publik yang diterima oleh Badan Publik antara lain : Surat yang dikirimkan oleh pihak lain yang ditujukan dan diterima oleh Badan Publik, Dokumen Laporan Hasil Audit yang diberikan oleh pihak Auditor kepada Badan Publik (misalnya LHP BPK RI), dan dokumen tertulis lainnya maupun dalam format rekaman audio/visual yang diterima oleh badan publik dari pihak lain terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Publik.

Yang dimaksud dengan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik adalah : informasi yang dihasilkan dan/atau dimiliki/dikuasai oleh selain Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UU KIP, yang informasi tersebut berkaitan dengan kepentingan publik.
Contoh informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik antara lain : informasi produk barang atau jasa yang dijual umum berupa komposisi/unsur yang terkandung dalam produk dan petunjuk penggunaan produk, informasi lengkap mengenai klausul perjanjian jual beli dalam hal menggunakan fasilitas pembiayaan pihak ketiga (Bank atau lembaga keuangan lainnya), informasi yang terkait dengan pemberitaan media massa.

Yang Dimaksud dengan Badan Publik Non Negara dan/atau Organisasi Non Pemerintah adalah : Partai Politik, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), Ormas (Organisasi Kemasyarakatan), Yayasan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Organisasi Keagamaan (Dewan Kemakmuran Masjid, Wali Gereja), Kelompok Orang/Komunitas (Forum), Organisasi Warga (RT/RW/Paguyuban), dan bentuk lain sepanjang memperoleh sebagian atau seluruh sumber dana kegiataannya berasal dari Pemerintah (APBN/APBD), berasal dari Sumbangan Masyarakat (Zakat, Infaq, Shadaqoh, iuran warga) dan/atau Bantuan Luar Negeri (bantuan dari negara asing maupun lembaga non pemerintah negara asing).

Alasan Permintaan, Pasal Karet UU KIP

Written By Perkumpulan Mata Umat on Selasa, 06 Januari 2015 | Selasa, Januari 06, 2015

Pasal 4 ayat (2) huruf a UU KIP berbunyi : "Setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik". Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang (Warga Negara Indonesia) memiliki hak untuk mengetahui informasi publik.

Pasal 4 ayat (2) huruf c UU KIP berbunyi : "Setiap orang berhak mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini". Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang (Warga Negara Indonesia) memiliki hak untuk mendapatkan salinan informasi publik dengan cara mengajukan permohonan (permintaan informasi kepada badan publik yang memiliki/menguasai informasi).
Pasal 4 ayat (3) UU KIP berbunyi : "Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut". Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang (Warga Negara Indonesia) memiliki hak untuk meminta informasi publik dengan syarat menyebutkan alasan permintaan.

Pada bagian penjelasan UU KIP, pasal (4) disebutkan cukup jelas. Artinya, tafsir pasal tersebut sudah cukup jelas dan tidak perlu diberikan uraian penjelasan tambahan yang lebih detil atau bersifat menegaskan.
Dengan tidak adanya penjelasan yang lebih menjelaskan maksud dari kalimat "disertai alasan permintaan", maka pasal ini menjadi pasal karet yang tafsirnya dapat bermacam-macam sesuai kehendak yang berkepentingan. Dengan begitu, pasal karet ini menjadi berpotensi disalahgunakan oleh badan publik untuk menolak memberikan informasi publik kepada Pemohon Informasi, dengan argumen bahwa Badan Publik menilai alasan yang disampaikan Pemohon tidak relevan dengan obyek informasi publik yang dimintanya.

Pasal karet ini juga berpotensi mendiskriminasi warga negara, karena dapat ditafsirkan sebagai bagian dari legal standing pihak Pemohon. Dalam hal ini, Warga Negara dianggap memiliki legal standing sebagai Pemohon Informasi jika memiliki kepentingan yang relevan dengan obyek informasi publik yang dimintanya. Sebaliknya, jika dia tidak memiliki kepentingan dengan obyek informasi yang dimintanya, maka dapat dianggap kalau dia tidak memiliki legal standing sebagai pihak Pemohon Informasi. Contoh : Seorang Tukang Ojek atau seorang Pemulung atau seorang Kuli Bangunan dapat dianggap tidak memiliki legal standing sebagai Pemohon Informasi karena dirinya tidak memiliki kepentingan dengan obyek informasi publik yang dimintanya. Misalnya, dia meminta informasi laporan keuangan badan publik atau meminta data aset badan publik atau meminta dokumen rincian audit. Dalam hal ini, badan publik dapat menggunakan argumentasi bahwa si Tukang Ojek atau si Pemulung atau si Kuli Bangunan tidak mempunyai kepentingan dengan obyek informasi laporan keuangan atau informasi data aset atau informasi dokumen audit badan publik. Sehingga, badan publik dapat menolak untuk memberikan pelayanan atau menolak memberikan informasi tersebut kepada si Tukang Ojek atau si Pemulung atau si Kuli Bangunan.

Kalau merujuk kepada maksud tujuan keterbukaan informasi publik sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 UU KIP, maka keberadaan pasal karet ini sungguh janggal dan bertentangan dengan substansi dasar hak akses informasi publik sebagai hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi. Dengan adanya pengenaan syarat bahwa Pemohon Informasi harus menyebutkan alasan dalam meminta informasi kepada badan publik, menjadi mereduksi jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara atas akses informasi publik.

Dalam konteks kemanfaatan hukum, pasal karet ini sama sekali tidak memberikan kemanfaatan kepada pihak manapun, kecuali pihak yang memang tidak menginginkan terwujudnya keterbukaan informasi publik di Indonesia. Terutama pihak yang khuatir kalau UU KIP akan dijadikan instrumen hukum yang efektif bagi publik meningkatkan fungsi kontrol terhadap jalannya pengelolaan kekuasaan dan pengurusan badan publik.
Patut diduga kalau pasal karet ini memang sengaja diselundupkan untuk menjadi ranjau yang menahan laju keterbukaan informasi publik di Indonesia. Mengingat, keterbukaan informasi publik dapat menjadi pintu masuk yang sangat bagus bagi publik untuk mengambil peran sebagai auditor independen non formal dalam mengaudit akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.

Sidang Mediasi Jarak Jauh di KIP Jateng

Written By Perkumpulan Mata Umat on Senin, 05 Januari 2015 | Senin, Januari 05, 2015

Sidang Mediasi dengan metode jarak jauh (teleconference) menggunakan fasilitas Skype di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Lihat videonya di sini

Penghargaan KIP Sangat Membodohi Publik

Penghargaan badan publik terbaik dalam keterbukaan informasi publik yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat kepada badan publik tingkat pusat, oleh Komisi Informasi Provinsi kepada badan publik tingkat Provinsi, dan oleh Komisi Informasi Kabupaten/Kota kepada badan publik tingkat Kabupaten/Kota, adalah sesuatu yang wajar dan baik adanya apabila hal itu dilakukan dengan memperhatikan kepatutan, dan berdasarkan kepada penilaian yang mengacu kepada standar minimal pemenuhan kewajiban pelayanan oleh badan publik kepada warga negara, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, badan publik yang telah memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai standar pelayanan dan/atau melebihi standar pelayanan minimal yang ditentukan, maka adalah pantas kepada badan publik bersangkutan diberikan penghargaan atas capaian keberhasilan atau capaian prestasi yang diraihnya.

Namun, yang dilakukan oleh Komisi Informasi agak bertentangan dengan kelaziman yang umum. Dimana penghargaan keterbukaan informasi publik diberikan oleh Komisi Informasi kepada badan publik, yang hampir seluruh badan publik penerima penghargaan adalah badan publik yang belum memenuhi kewajiban hukumnya. Yaitu, kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai standar pelayanan minimal yang ditentukan oleh Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Tindakan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang memberikan penghargaan kepada badan publik yang belum memenuhi standar pelayanan, sesungguhnya merupakan tindakan yang membodohi publik. Karena seolah-olah badan publik bersangkutan telah menyelenggarakan pelayanan yang baik. Sehingga, kepadanya diberikan penghargaan. Padahal, badan publik tersebut sesungguhnya merupakan badan publik yang "bermasalah". Yaitu, badan publik yang tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun telah hampir lima tahun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan di Indonesia, tapi keberhasilan implementasinya sungguh sangat memprihatinkan. Hampir seluruh badan publik di Indonesia yang jumlahnya ribuan badan publik, sampai saat ini tidak atau belum memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai standar pelayanan. Dalam hal ini, kewajiban pelayanan yang belum dipenuhi oleh badan publik antara lain adalah, kewajiban untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala dan secara serta merta melalui situs resmi dan papan pengumuman badan publik bagi badan publik negara, dan melalui papan pengumuman bagi badan publik selain badan publik negara; kewajiban menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP), kewajiban memiliki SOP Pelayanan dan mempublikasikannya; kewajiban memberikan informasi publik kepada Pemohon Informasi sesuai standar waktu pelayanan; kewajiban memberikan informasi publik kepada Pemohon Informasi secara benar, lengkap dan akurat; kewajiban menetapkan informasi dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi, kewajiban menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi dan tata cara pembayarannya serta mempublikasikannya melakui situs resmi badan publik.

Uniknya, mayoritas badan publik penerima penghargaan dari Komisi Informasi adalah badan publik yang berkali-kali dan berulang-ulang menjadi "pesakitan" dalam kasus sengketa informasi publik. Yaitu, menjadi pihak yang digugat oleh masyarakat karena masyarakat tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh  badan publik. Atau karena badan publik bersangkutan dinilai belum memenuhi standar pelayanan minimal yang menjadi kewajibannya.

Tindakan Komisi Informasi yang memberikan penghargaan kepada badan publik yang tidak melaksanakan aturan undang-undang, selain menjadi tindakan yang "sangat membodohi publik", sesungguhnya juga merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara. Dalam hal ini, anggaran dari pos APBN/APBD yang dihabiskan oleh Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk membiayai kegiatan pemberian penghargaan tersebut setiap tahunnya, mencapai jumlah milyaran rupiah. Dimana milyaran rupiah uang rakyat itu dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya apapun bagi rakyat. Sebaliknya, badan publik penerima penghargaan justru menjadikan penghargaan yang diterimanya sebagai kebanggaan yang menipu publik. Bahkan, PPID Badan Publik bersangkutan sama sekali tidak merasa malu memamerkan piagam penghargaan dari Komisi Informasi itu di ruang kantornya, dan juga mempublikasikan "prestasi palsunya" melalui media masa dan/atau situs resmi badan publik bersangkutan. Padahal, diketahui atau setidak-tidaknya patut diketahui kalau badan publik tersebut sejatinya belum memenuhi kewajiban minimalnya untuk memberikan pelayanan yang baik sesuai standar pelayanan yang menjadi hak publik.

99,9% Badan Publik Tidak Umumkan LHKPN

Salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) kepada setiap badan publik negara, adalah kewajiban mengumumkan informasi publik secara berkala. Pemenuhan kewajiban tersebut kemudian diatur tata caranya oleh Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3 dan pasal 20 ayat (2) Perki SLIP mengatur ketentuan yang mewajibkan setiap badan publik negara untuk mengumumkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari seluruh pejabat wajib lapor LHKPN di badan publik, dengan cara diumumkan melalui situs resmi badan publik, dan juga ditempelkan pada papan pengumuman di kantor badan publik. Yaitu untuk data LHKPN yang telah diverifikasi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan data hasil verifikasinya telah dikembalikan kepada pejabat wajib lapor LHKPN bersangkutan melalui pimpinan badan publik tempat bertugas di pejabat.

Bahwa informasi mengenai LHKPN oleh UU KIP diposisikan sebagai dokumen publik. Sehingga, publik berhak untuk mengaksesnya. Dengan terbukanya akses publik atas informasi LHKPN, diharapkan publik dapat berperan aktif untuk turut melakukan verifikasi publik. Dalam hal ini, pembukaan akses informasi data LHKPN kepada publik adalah tidak saja untuk memenuhi hak publik atas akses informasi publik, tetapi yang lebih penting untuk adalah untuk menumbuhkan peran serta publik dalam fungsi pengawasan publik. Yaitu, publik menjadi memiliki akses untuk turut menilai dan menguji kewajaran kepemilikan harta dari para penyelenggara negara di Republik ini, yang oleh banyak pihak diragukan keabsahan perolehannya.

Setelah lebih empat tahun berlakunya UU KIP, fakta yang ada menunjukkan sampai saat ini hampir seluruh badan publik negara tidak ada yang memenuhi kewajibannya untuk mengumumkan LHKPN melalui situs resmi masing-masing badan publik, dan melalui penempelan poster LHKPN pada papan pengumuman di kantor badan publik bersangkutan. Sepertinya, hampir seluruh badan publik negara "enggan" untuk melaksanakan kewajiban mengumumkan LHKPN ini. Kalaupun ada satu dua badan publik yang melaksanakan kewajiban tersebut, itupun dilakukan setelah badan publik bersangkutan disengketakan ke Komisi Informasi. Sehingga, pelaksanaan kewajiban tersebut nampaknya dilakukan dengan terpaksa. Bukan atas kerelaan melaksanakan kewajiban sesuai yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun, keterpaksaan memenuhi kewajiban mengumumkan LHKPN itu pun ternyata masih "diakal-akali". Modus akal-akalan itu dilakukan dengan cara hanya memuat beberapa poster LHKPN saja di situs resmi badan publik, dan tidak menampilkan seluruh poster LHKPN dari semua pejabat wajib lapor LHKPN di badan publik bersangkutan. Modus akal-akalan lain yang digunakan badan publik untuk menyembunyikan data LHKPN dari pengetahuan publik adalah dengan cara tidak menayangkan poster LHKPN secara langsung pada laman situs resmi badan publik bersangkutan. Tetapi, hanya membuat link akses ke situs KPK, yang berisi konten poster LHKPN dari seluruh penyelenggara negara wajib lapor LHKPN. Dalam hal ini, badan publik memanfaatkan kelemahan aturan prosedur akses LHKPN di situs resmi KPK. Dimana prosedur akses data LHKPN pada situs resmi KPK adalah menggunakan prosedur akses dengan metode pencarian (searching). Yaitu, si pengakses informasi harus memasukkan kata kunci nama si pejabat atau kode NHK (Nomor Harta Kekayaan) untuk dapat membuka data LHKPN yang bersangkutan. Dengan fasilitas terbatas ini, publik yang tidak tahu nama si pejabat (apalagi kode nomor NHK si pejabat) menjadi kesulitan akses, dan berpotensi menjadi kehilangan haknya karena tidak dapat mengakses informasi yang diperlukan. Jadi, jika ada warga negara yang ingin mengetahui data LHKPN dari semua Direktur Jenderal di sebuah Kementerian, atau pejabat setingkat eselon dua di Kementerian/Lembaga, atau para Kepala Dinas di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, atau para pejabat pembuat komitmen dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka yang bersangkutan harus lebih dahulu mengetahui nama masing-masing si pejabat agar bisa mengakses data LHKPN yang bersangkutan di situs KPK. Hal ini tentu saja menyulitkan dan menghambat pemenuhan hak warga negara atas akses informasi publik. Padahal, UU KIP telah mewajibkan kepada setiap badan publik untuk menyediakan pelayanan informasi publik yang mudah diakses oleh setiap pengguna informasi publik dari latar belakang berbeda.

Nampaknya kelemahan dan keterbatasan penyediaan akses layanan pada situs KPK ini dimanfaatkan dengan baik oleh kebanyakan badan publik negara, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dengan cara membuka link akses di situs resminya. Sehingga, seolah-olah badan publik bersangkutan telah memenuhi kewajiban hukumnya untuk mengumumkan LHKPN melalui situs resminya. Padahal, kewajiban mengumumkan LHKPN yang dimaksud oleh Perki SLIP adalah melakukan tindakan pelayanan dengan cara memuat data poster LHKPN pada konten yang tersedia di situs resmi badan publik itu sendiri. Bukan dengan membuka link akses ke situs resmi badan publik lain. Apalagi link akses yang digunakan menuju kepada situs resmi badan publik lain yang prosedur aksesnya menyulitkan dan menghambat pengguna informasi publik.

Tindakan badan publik yang hanya menyediakan fasilitas link akses ke situs KPK, sesungguhnya dapat dianggap sebagai tindakan mempersulit pelayanan dan menghambat serta menghalang-halangi publik untuk dapat mengkses data LHKPN di badan publik secara langsung dan dengan cara yang mudah. Badan publik yang menggunakan modus link akses ini sesungguhnya dapat digolongkan sebagai badan publik yang patut diduga diisi dan dipenuhi oleh pejabat "bermasalah", yang dengan berbagai cara berupaya untuk menyembunyikan data kekayaannya dari pengetahuan publik.

Komisi Informasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Written By Perkumpulan Mata Umat on Kamis, 01 Januari 2015 | Kamis, Januari 01, 2015

New Picture (25)

Salah satu tujuan terpenting yang hendak dicapai oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah tumbuhnya peran serta aktif publik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dengan terbukanya seluruh akses informasi tata kelola badan publik, khususnya informasi mengenai tanggung jawab pengelolaan anggaran badan publik, diharapkan publik akan berperan aktif melakukan pengawasan langsung untuk mencegah agar pengelolaan anggaran badan publik tidak diselewengkan. Dan pengelolaan anggaran badan publik dapat betul-betul digunakan bagi sebesar-besarnya kemaslahatan publik. Namun, ruang peran serta publik untuk dapat terlibat aktif melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di badan publik melalui keterbukaan akses informasi publik, saat ini terhambat dan dihalangi oleh Komisi Informasi. Padahal, Komisi Informasi merupakan lembaga negara yang tugas dan fungsinya adalah mengawal keberhasilan implementasi UU KIP dan mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik Indonesia, dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berbudaya jujur (transparan) dan amanah (terpercaya).

Dalam perspektif pencegahan dan pemberantasan korupsi, seharusnya Komisi Informasi dapat berperan tidak saja sebagai lembaga penyelesai sengketa informasi publik, tetapi juga layaknya memerankan diri sebagai lembaga negara yang terdepan mendukung upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi melalui saluran akses keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini, Komisi Informasi harus menggunakan kewenangannya, agar melalui keterbukaan informasi publik, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat lebih diefektifkan melalui pelibatan peran aktif publik sebagai pengawas pengelolaan anggaran publik. Setidak-tidaknya yang paling minim yang harus dilakukan oleh Komisi Informasi adalah memprioritaskan penanganan kasus sengketa informasi publik terhadap kasus-kasus yang memiliki muatan isu pencegahan dan pemberantasan korupsi. Seperti kasus sengketa informasi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), kasus informasi pertanggungjawaban anggaran badan publik, kasus informasi pengelolaan aset badan publik, kasus informasi terkait prilaku pejabat publik, kasus informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, kasus informasi pendapatan badan publik berupa pajak/retribusi dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), kasus informasi terkait proses perizinan, kasus informasi proses rekrutmen pejabat publik, dan kasus lainnya yang berpotensi dapat mengungkap dugaan penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi di badan publik atau dilakukan oleh pejabat publik.

Tetapi, alih-alih berperan sebagai pendukung utama pemberantasan korupsi di Indonesia, justru Komisi Informasi saat ini memerankan dirinya sebagai lembaga negara terdepan yang menghambat publik untuk dapat terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Informasi Pusat hingga Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia menunjukkan kinerja yang justru menghambat dan menghalang-halangi publik untuk dapat berperan aktif melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Memang, tindakan yang dilakukan oleh Komisi Informasi untuk menghambat peran aktif publik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak terlalu terlihat mencolok dan kurang terbaca oleh para pengamat dan media masa. Namun, jika dicermati apa yang dilakukan oleh Komisi Informasi dalam penanganan berbagai kasus sengketa informasi publik yang berkaitan dengan isu korupsi serta tindak lanjut dari putusan yang dihasilkannya, maka akan didapat kesimpulan kalau Komisi Informasi bukan saja tidak punya komitmen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, tetapi justru secara sengaja melakukan tindakan yang menghambat dan menghalang-halangi peran aktif publik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Salah satu contoh penanganan kasus sengketa informasi publik yang dapat menyimpulkan ketidakberpihakan Komisi Informasi pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah terkait dengan kasus sengketa informasi publik mengenai dokumen laporan keuangan unaudited. Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia secara bersama-sama menyepakati dan menyatakan kalau informasi keuangan badan publik yang belum diaudit sebagai informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik. Padahal, tidak ada satu pasal pun dalam UU KIP dan peraturan terkait lainnya yang menyatakan kalau informasi laporan keuangan badan publik yang belum diaudit sebagai jenis informasi yang bersifat rahasia dan tertutup dari akses publik. Bahkan dari beberapa putusan ajudikasi yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi, Komisi Informasi justru menjatuhkan putusan yang tidak membolehkan warga negara Pemohon Informasi mengakses informasi keuangan badan publik, yang pihak badan publiknya sendiri tidak menyatakan kalau informasi yang diminta oleh Pemohon sebagai informasi dikecualikan. Dalam hal ini, justru Komisi Informasi telah bertindak melampaui kewenangannya dengan membuat putusan yang menutup satu jenis informasi dari akses publik, padahal pihak badan publiknya sendiri tidak menyatakan kalau informasi dimaksud tertutup dari akses publik.

Modus lain yang digunakan oleh Komisi Informasi untuk menghambat peran serta publik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah dengan cara melakukan penyimpangan standar pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik. Modus ini adalah modus yang paling banyak dipakai oleh Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Yaitu, dengan cara menunda-nunda atau tidak memproses kasus sengketa informasi yang diajukan oleh warga negara Pengakses/Pemohon informasi, dan menolak atau menggugurkan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh warga negara dengan alasan yang dicari-cari dari berbagai hal terkait kekurangan ataupun kelemahan administrasi pihak Pemohon. Penggunaan modus menutup akses publik atas laporan keuangan unaudited dan modus penyimpangan pelayanan penyelesaian kasus sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi di seluruh Indonesia, nampaknya cukup efektif menghambat dan menghalangi para aktivis anti korupsi yang bergiat menggunakan akses informasi publik sebagai sarana efektif untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Setidaknya sejauh ini, hasil dari penerapan modus jahat itu cukup signifikan. Terdapat sekian banyak kasus sengketa informasi laporan keuangan unaudited yang diputus dengan kekalahan di pihak Pemohon. Dan bahkan, ada ratusan kasus sengketa informasi publik yang tertunda dan/atau tidak terproses dan/atau digugurkan oleh Komisi Informasi di seluruh Indonesia, yang kasus sengketanya adalah terkait dengan informasi pertanggungjawaban anggaran badan publik dan/atau informasi lainnya yang berpotensi mengungkap dugaan penyimpangan/ penyelewengan yang terjadi di badan publik.

Pos Sosialisasi Akses Informasi Publik

banner banner banner
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. sahabat_muslim - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger