Selasa, 14 Januari 2014

Jalan Panjang Menyeret Tersangka Pidana KIP ke Meja Hijau

Komari, tersangka pidana KIP
Polda Banten adalah satu-satunya organ di tubuh Kepolisian RI yang berani mengambil langkah tegas dengan meningkatkan status Terlapor Pidana KIP menjadi Tersangka. Adalah Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Banten, Komari, yang setelah melalui dua kali pemeriksaan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten, kemudian ditetapkan statusnya menjadi tersangka dugaan tindak pidana keterbukaan informasi publik. Komari dijerat dengan pasal 52 UU KIP. Yaitu melakukan tindakan tidak memberikan informasi publik kepada pihak Pemohon informasi, sesuai putusan Komisi Informasi Provinsi Banten yang sebelumnya menangani sengketa informasi publik antara Pemohon Informasi Muhammad HS (Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia) melawan Pemerintah Provinsi Banten. Penetapan Komari sebagai tersangka adalah karena selaku PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemprov Banten, Komari adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan Komisi Informasi Provinsi Banten. Dimana dalam amar putusannya, Majelis Komisioner KIP Banten yang menyidangkan perkaranya, memerintahkan kepada Pemprov Banten untuk memberikan informasi kepada pihak Pemohon Informasi, karena informasi yang disengketakan berupa data kegiatan pengadaaan barang/jasa Pemprov Banten, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Minggu, 12 Januari 2014

UU KIP Bantu Pejabat Publik Jauhi Perilaku Dusta

Setiap pejabat publik yang terpercaya (amanah), pasti pada dirinya melekat sifat jujur dan sikap terbuka (transparan). Sebaliknya, setiap pejabat publik yang tidak terpercaya (khianat), pasti melekat pada dirinya sifat curang dan sikap tertutup (tidak transparan alias dusta). Jadi, setiap pejabat publik yang terpercaya, pasti dapat dijamin dia bukan koruptor. Karena dia punya prinsip, tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sebaliknya, pejabat publik yang tidak terpercaya, dapat dipastikan kalau dia itu seorang koruptor. Karena dia tidak peduli, apakah mengambil sesuatu yang bukan haknya itu haram atau halal. Dia pun tidak peduli, apakah agama dan norma kepatutan melarang atau tidak melarang perilaku dusta dan perilaku curang. Begitu juga dia tidak peduli, apakah kelak dirinya akan masuk surga atau masuk neraka.

Selasa, 31 Desember 2013

Penerapan Sanksi Pidana KIP "terganjal" di Tangan Polisi

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sesungguhnya dimaksudkan untuk memperkuat dan mengefektifkan perlindungan hak publik atas akses informasi. Karena tindakan badan publik yang menutup atau tidak membuka akses informasi publik sesungguhnya merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak warga negara. Dan apabila tindakan menutup atau tidak membuka akses informasi itu dilakukan dengan secara sengaja dan menimbulkan akibat hukum merugikan pihak pengguna informasi publik, maka tindakan tersebut adalah tindak kejahatan yang dapat diganjar hukuman pidana. Sehingga, pengenaan sanksi pidana kepada badan publik atau pejabat di badan publik yang bertanggung jawab untuk membuka akses informasi kepada publik, akan menimbulkan efek jera dan dapat mencegah badan publik bertindak sewenang-wenang menutup akses informasi dari pengetahuan publik.

Selasa, 10 September 2013

Pungli dan Percaloan SIM "dipelihara" di Polresta Bekasi Kota

Kapolres terima pengembalian SIM ilegal
Dalam rangka advokasi masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik bebas pungli di Bekasi, Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia melalui kegiatan pemantauan dan investigasi lapangan berhasil menangkap tangan salah seorang calo SIM yang berkeliaran dan beroperasi di lingkungan Polresta Bekasi Kota. Hasil operasi tangkap tangan berupa SIM-A atas nama Ketua Sahabat Muslim Muhammad HS tersebut kemudian diserahkan kepada Kapolresta Bekasi Kota Kombes Priyo Widiyanto, dengan harapan kiranya dapat ditindaklanjuti kepada proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dan juga diharapkan, dengan adanya barang bukti berupa SIM-A yang ilegal itu, dimana SIM bisa diterbitkan meskipun Pemohon tidak mengikuti tahap uji teori dan uji praktek mengemudi, karena mengunakan jasa calo dengan membayar biaya ekstra, kiranya dapat dijadikan dasar tindakan untuk dilakukannya perbaikan yang menyeluruh terhadap tata kelola pelayanan SIM di Polresta Bekasi Kota, yang oleh Kapolres sendiri diakui masih banyak kelemahannya.